Indo Blog Net

Entrepreneur

Undang-Undang yang Mengatur Tentang Kantor Virtual

UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR TENTANG KANTOR VIRTUAL

Penggunaan virtual office bisa menjadi jembatan bagi mereka yang memiliki bisnis yang bisa dikerjakan di mana saja namun tetap memiliki alamat kantor yang prestisius dan profesional. Di Jakarta sendiri, pemakaian virtual office merupakan implikasi dari diterapkannya sistem zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (“Perda DKI 1/2014”).

Dalam peraturan daerah tersebut, wilayah DKI Jakarta dibagi ke berbagai zona mulai dari hutan kota; pemakaman; jalur hijau; pemerintahan; perumahan; perkantoran, perdagangan, dan jasa; industri; hingga campuran. Untuk alamat kantor yang bisa dijadikan alamat domisili dalam dokumen pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, pelaku usaha harus memiliki kantor di zona perkantoran atau zona campuran.

Untuk wilayah lain di luar Jakarta, tentu saja akan sangat tergantung pada kebijakan daerah masing-masing karena kebijakan Rencana Daerah Tata Ruang (RDTR) yang berbeda-beda antar daerah. Misalnya saja, berdasarkan riset Easybiz di beberapa wilayah yang berdekatan dengan Jakarta, ada wilayah yang menerapkan kebijakan di mana satu lokasi virtual office punya batasan maksimal untuk  penggunaan alamat domisili perusahaan. Untuk wilayah Jakarta, tidak ada batasan maksimal seperti daerah tersebut.

 

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Bagi Pihak yang Menyewakan Virtual Office

Selain itu, ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan agar rencana Anda untuk menyewakan virtual office menjadi lancar. Yang pertama adalah kejelasan status tempat yang akan dijadikan sebagai Kantor Virtual. Baik Anda menyewa atau membeli tempat tersebut, pastikan statusnya bebas sengketa dan Anda sebagai penyewa atau pembeli melakukan hubungan hukum dengan pihak yang tepat. Status tempat ini menjadi penting karena akan menjadi dasar untuk menerbitkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh calon penyewa virtual office.

Selanjutnya yang kedua, agar bisnis mendapatkan kepercayaan dari para calon penyewa virtual office, Anda harus memenuhi aspek-aspek legal terkait pendirian perusahaan dan perizinan berusaha. Pilihlah bentuk perusahaan yang anda inginkan, apakah perusahaan yang Anda ingin Persekutuan Komanditer (CV) atau Perseroan Terbatas (PT). Sebagai pertimbangan pemilihan bentuk perusahaan, silakan cermati perbedaan keduanya dalam artikel Panduan Memilih Bentuk Perusahaan: 9 Perbedaan PT dan CV Yang Harus Kamu Ketahui.

Demi mencapai legalitas pendirian perusahaan dan perizinan berusaha, beberapa  hal yang harus dipenuhi antara lain:

Lokasi Sesuai Zonasi

Untuk wilayah Jakarta, pastikan layanan virtual office yang kamu pilih meski berbentuk rumah toko (ruko) atau gedung sekalipun, tetap harus memiliki alamat yang sesuai dengan zonasi sebagaimana diatur dalam Perda DKI 1/2014 di atas. Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa salah satu persyaratan yang dijadikan dasar bagi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta agar mengeluarkan izin adalah tempatnya berada di zonasi usaha.

Memiliki Izin Lokasi yang Sesuai

Salah satu tanda bahwa lokasi tempat virtual office yang hendak disewakan sudah memiliki izin lokasi bisa dilihat dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk perizinan yang sesuai dalam IMB, maka dasar aturannya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“UU 28/2002”). Sementara untuk PBB, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (“UU 12/1985”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (“UU 12/1994”).

Punya Izin Lingkungan

Syarat lain yang harus dimiliki adalah izin lingkungan yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) yang teknis lebih lanjutnya ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (“PP 27/2012”). Dalam kedua aturan di atas, definisi izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Bidang Usaha yang Sesuai

Salah satu tanda bahwa perusahaan yang Anda dirikan sesuai perundang-undangan yang berlaku adalah memiliki kegiatan usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Saat ini, KBLI yang dipakai sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan Kepala BPS 19/2017”). Untuk kegiatan usaha penyewaan virtual office, tentukan kode KBLI yang sesuai karena kode dan uraiannya itulah yang nantinya akan tercantum dalam dokumen legalitas perusahaan.

Sudah Dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak

Untuk mengantisipasi para penyewa virtual office yang ingin memproses Pengusaha Kena Pajak (“PKP”), maka sebaiknya perusahaan Anda juga sudah dikukuhkan sebagai PKP. Hal ini merupakan amanat undang-undang yang menyatakan bahwa penyewa virtual office bisa PKP jika pihak yang menyewakan sudah dikukuhkan sebagai PKP. Adapun dasar aturan mengenai hal ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“Permenkeu 147/2017”).

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2333 Tahun 2002 tentang Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Propinsi DKI Jakarta.

Baca Artikel Lainnya Tentang Kantor Virtual, Klik Disini!

 

 

Bagikan Jika Bermanfaat

Komentar

Indoblognet merupakan bagian dari MB Communication Network (MB Network) yang diimplementasikan menjadi sebuah jaringan netizen dan blogger Indonesia.

Kami memberikan ruang bagi eksistensi sobat netizen dan blogger menuangkan ide, gagasan, opini, sekaligus berbagi informasi, ilmu, dan cerita tentang berbagai pengalaman yang menginspirasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Fanpage

Instagram @Indoblognet

Instagram has returned invalid data.

Follow Me

Copyright © 2017 Indoblognet.com. Design by: Planetmaya.net.

To Top