Ekonomi

Pemberdayaan Koperasi Perikanan dalam rangka Pengelolaan TPI

Seperti kita ketahui bersama koperasi perikanan pernah mengalami kejayaan pada 1997 melalui penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI). Kebijakan itu diatur melalui SKB tiga menteri pada saat itu, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Setelah berlakunya UU Otonomi Daerah, koperasi perikanan tidak lagi mengadakan pelelangan ikan.

 

Bahasan tersebut mengemuka dalam diskusi dengan tema ‘Menanti Payung Hukum Pengelolaan TPI oleh Koperasi Nelayan’ yang diselenggarakan pada 21 Februari 2018 lalu. Diskusi yang diadakan di Auditorium Kementerian Koperasi dan UKM tersebut menghadirkan tiga pembicara, yakni Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 Rokhmin Dahuri, dan Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono.

Dipta menjelaskan, ketika penyelenggaraan pelelangan diberikan kepada koperasi terasa nyata sekali dalam kesejahteraan para nelayan. Terlebih Presiden Jokowi ingin mengurangi kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya. Penduduk miskin Indonesia sebagian besar adalah nelayan. Sebenarnya cita-cita founding fathers dengan mewadahi para nelayan melalui koperasi adalah langkah yang maju.

Mengapa demikian? Karena dengan adanya koperasi posisi tawar para nelayan semakin kuat. Mereka terorganisir dengan baik dan ada kepastian dalam berusaha. “Kita cermati peran koperasi dalam mengelola terkait retribusi yang tidak pernah hilang karena koperasi transparan dalam mengelola bisnisnya. Harapan pemda dengan dibangunnya TPI adalah bisa berkontribusi terhadap PDB,” ujar Dipta.

Saat mengalami kegagalan ada dana yang sudah dimiliki nelayan karena 60% diberikan kepada pemda sebagai retribusi dan 40% diberikan kepada koperasi. Dengan demikian ada dana paceklik, dana sosial, dana asuransi, hingga dana kesehatan. Kenyataannya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) tidak bisa mengelola dengan baik. Oleh karena itu langkah pertama Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga saat bergabung adalah membangun koperasi perikanan.

Dalam penyelenggaraannya tidak mudah membuat peraturan dalam bentuk perpres. Tahun lalu saat Harkop di Makassar Presiden Jokowi memanggil Menteri Puspayoga. Beliau ingin mengembalikan TPI kepada koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM telah mengajukan draft kepada presiden dan dibahas.

Sebenarnya upaya mengembalikan pengelolaan TPI kepada koperasi itu terkait dengan kesejahteraan nelayan dan peningkatan PDB. Dipta mencontohkan koperasi perikanan di Jepang yang tidak hanya mengelola TPI, juga memiliki museum untuk tujuan wisata. Setiap  wisatawan dikenakan 35 dollar. Ke depan penataan dan perbaikan koperasi perikanan ini bisa melahirkan koperasi yang hebat.

Dipta menyampaikan, dalam beberapa minggu terakhir ada sejumlah upaya yang sudah dilakukan dengan yayasan yang dirintis pengusaha Mochtar Riady. Salah satu programnya adalah rumah sakit untuk anggota koperasi perikanan beserta keluarganya.

Rokhmin menyampaikan, koperasi dirasakan sekali bisa menyediakan sarana promosi dan menjamin pemasaran ikan. Filosofi koperasi sangat baik. Rokhmin mencontohkan Kanada dengan instrumen koperasi yang sangat kuat dan maju. Sebanyak 17% ikan laut dunia ada di Indonesia.

Salah satu faktor penyebab nelayan miskin adalah teknologi yang masih rendah. Rokhmin berharap koperasi menyediakan sarana produksi nelayan dengan harga dan kualitas yang bagus serta teknologi penangkapan yang kondusif sekaligus ramah lingkungan.

Kewenangan

Ono memaparkan, masa kejayaan koperasi nelayan saat ada kepastian untuk mengelola TPI. Apa korelasinya? Dari sisi regulasi terkait pelabuhan perikanan pantai sampai pelabuhan perikanan nusantara di dalamnya pasti ada TPI. Bicara TPI bukan semata-mata bicara retribusi atau PAD melainkan TPI sebagai pusat kegiatan semua pelaku usaha di bidang perikanan. Di saat bersamaan muncul stigma terhadap koperasi.

Saat itu banyak utang macet koperasi yang juga menyangkut koperasi perikanan. Ada perbedaan kebijakan dengan kewenangan pemerintah pusat yang mengarah kepada masyarakat nelayan dalam bentuk kelompok usaha perikanan (KUP). Saat itu koperasi perikanan seakan-akan tidak punya orangtua yang jelas. “Kementerian Kelautan dan Perikanan fokus pada KUP,” tutur Ono yang juga menjabat sebagai ketua Induk Koperasi Perikanan Indonesia.

Kondisi itu membentuk stigma bahwa pemda tidak akan memperoleh kewenangan apapun ketika TPI dikelola koperasi. Kewenangan tersebut terkait dengan retribusi, dana penyelenggaraan TPI, dana nelayan, dan dana keamanan. Hal tersebut sebenarnya menjadi hambatan bagi koperasi perikanan dalam mengelola TPI karena pembayaran gaji atau pengeluaran dana sosial harus memakai mekanisme pengelolaan anggaran.

Dalam pelaksanaannya seluruh TPI di Jawa Barat dikelola koperasi. Tiba-tiba ada peraturan pemerintah terkait pajak dan retribusi daerah tahun 2009 yang mengubah kewenangan provinsi menjadi kewenangan kabupaten yang menyangkut retribusi pasar lelang. Selanjutnya pada 2010 seluruh daerah di Indonesia berlomba-lomba mengubah perda pengelolaan koperasi perikanan menjadi di bawah dinas. “Pekalongan yang dulu produksi perikanannya terbesar sekarang mati suri,” kata Ono.

Ketiadaan TPI membuat koperasi tidak bisa menjual sembako, BBM, hingga es. Dengan cara apa kita menyejahterakan bangsa ini? Kembali ke Pancasila. Dengan demikian kita mengaplikasikan konsep gotong royong atau ekonomi Pancasila. Bagaimana nelayan bisa menangkap ikan ke wilayah yang lebih jauh? Apa cara pemerintah sehingga nelayan bisa memiliki kapal yang lebih besar?

Ono mengusulkan, nelayan jika ingin besar jangan mengharapkan bantuan dari pemerintah. Saatnya kita menyusun sistem atau regulasi yang melindungi atau mengawal usaha nelayan dalam memperoleh kesejahteraannya.

Mengapa harus dalam bentuk payung hukum? Payung hukum ini harus menjadi sebuah referensi bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengutamakan koperasi dalam mengelola atau menyelenggarakan TPI. Koperasi harus mengurus produksi (menyangkut kebutuhan nelayan melaut atau memastikan nelayan bisa melaut dengan berbagai macam perbekalan) dan distribusi (ketika koperasi tidak mengurus distribusi dengan baik, sistem ijon atau tengkulak akan menguasai).

Unit-unit usaha apa yang harus dikelola koperasi perikanan? Paling utama adalah TPI. Selanjutnya akan muncul unit usaha lainnya secara otomatis karena pasca penjualan ikan nelayan membutuhkan perbekalan, pinjaman modal, dan BBM. Pada akhirnya TPI tidak bicara ekonomi saja, juga sosial. TPI juga bicara pengambilalihan peran atau tugas pemerintah dan peningkatan kapasitas nelayan dari sisi organisasi profesi nelayan.

Ono mencontohkan koperasi nelayan di Indramayu yang memiliki aturan seperti biasanya koperasi, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela atau khusus, dan tabungan modal. Komponen tersebut menjadi modal utama dalam mengelola seluruh unit usaha yang ada di dalamnya, antara lain pabrik es dan galangan kapal. Karena TPI itu diatur melalui perda Kabupaten Indramayu yang berbeda dengan perda penyelenggaraan TPI, dana yang dipungut TPI itu dipisah.

Sebesar 2,25% dana disetor sebagai retribusi dan 2,75% dana dikelola koperasi. Dana nelayan yang merupakan dana sosial kemasyarakatan dikelola yayasan untuk mengelola dana asuransi, dana paceklik, dana sosial, dan sumbangan dari anggota. Kegiatan yang diadakan, diantaranya pelayanan kesehatan di klinik dengan fasilitas ambulance dan SMK gratis berbasis perikanan dan kelautan. Siapa yang memanfaatkan? Semua anggota termasuk pekerja mendapat fasilitas yang sama.

Keberpihakan

Nelayan harus berserikat dan berkumpul sehingga organisasi ini harus hidup. Dalam hal informasi nelayan punya radio yang terintegrasi dengan sistem informasi maritim. Melalui media tersebut harga lelang diumumkan. Mudah-mudahan payung hukum segera terealisasi. Intinya ada kepastian dari pemerintah dalam bentuk regulasi sehingga nelayan leluasa menjalankan usaha perikanan.

Kita harus meyakinkan presiden bahwa perpres ini memiliki daya guna yang luar biasa, akan muncul sentra ekonomi baru dari penyelenggaraan TPI. Perpres ini menjadi bukti keberpihakan negara terhadap koperasi.

Salah satu peserta diskusi yakni Koperasi Mina Jaya mengutarakan, koperasi tersebut adalah koperasi tertua di DKI Jakarta yang berusia 42 tahun. Koperasi tersebut sangat bersyukur dengan payung hukum pengelolaan TPI oleh koperasi perikanan.

Selama ini aturan yang ditetapkan dinas dinilai meminggirkan nelayan. Dinas juga cenderung ikut campur. Koperasi Mina Jaya berharap diberi kebebasan dalam mengelola TPI. Selama ini ada pungutan dalam penyelenggaraan pelelangan. Apalagi koperasi harus membayar gaji 40 karyawannya.

Koperasi perikanan adalah koperasi produksi yang memiliki unit usaha perikanan dan beranggotakan nelayan. Terbitnya UU Otonomi Daerah menegaskan kabupaten/kota mengatur retribusi. Padahal yang diminta hanya penyelenggaraan lelang, bukan sebagai pengelola TPI. Harus dibedakan antara TPI dan penyelenggaraan pelelangan ikan. Payung hukum mulai dibuat sejak 2015.

Ono mengungkapkan, ada kecenderungan swasta ingin mengelola TPI. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan. Bagaimana dengan kelembagaan nelayan? Ada pranata sosial berdasarkan budaya, kelompok pembudidaya ikan, hingga kelompok usaha garam rakyat. Kelembagaan tersebut bisa meningkatkan kapasitas mereka menjadi koperasi. Kelembagaan dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha.

TPI menjadi core bisnis koperasi perikanan. Oleh karena itu TPI wajib dikelola koperasi perikanan dengan catatan selama ada koperasi perikanan. Kalau tidak ada koperasi perikanan menjadi tugas kita menginisiasi atau mendorong kelompok nelayan untuk berkoperasi atau membentuk koperasi perikanan yang memenuhi syarat perundang-undangan.

Intinya regulasi ini bisa mengurai permasalahan yang ada. Bicara koperasi tidak an sich  kumpulan modal. Koperasi itu sebenarnya bicara manusia. Koperasi diatur sebagai wadah  untuk membentuk insan koperasi yang menghapus kapitalisme atau dominasi kalangan besar. Selain itu koperasi sebagai wadah pendidikan supaya anggotanya sejahtera. Koperasi bersifat dinamis dan gotong royong, tidak mengejar keuntungan, dan bukan collective capital.

Koperasi yang ada saat ini tidak membekali anggota untuk menjalankan asas gotong royong dan kekeluargaan. Semua bicara ekonomi, misalnya mendapatkan pinjaman atau perbekalan melaut. Koperasi sebagai wadah pembentukan karakter bangsa yang berciri Pancasila, gotong royong, dan kekeluargaan. “Karakter berkoperasi harus ditanamkan sedini mungkin,” kata Ono.

Ignasia

Saya Ignas, hobi membaca dan menulis. Bagi saya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk mempelajari hal-hal menarik.
Bagikan Jika Bermanfaat

Komentar

Indoblognet merupakan bagian dari MB Communication Network (MB Network) yang diimplementasikan menjadi sebuah jaringan netizen dan blogger Indonesia.

Kami memberikan ruang bagi eksistensi sobat netizen dan blogger menuangkan ide, gagasan, opini, sekaligus berbagi informasi, ilmu, dan cerita tentang berbagai pengalaman yang menginspirasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Fanpage

Instagram @Indoblognet

  • Getting customers, clients and employees to TRUST you can be complicated, right?? Huhu 🙈🙈
.
Tapiii, mendapatkan KEPERCAYAAN mereka adalah hal yang sangattt penting dalam bisnis, yesss ❤
.
If you get others to TRUST you, it's easier to GROW AND NURTURE your business and give everyone excellent service 😁 Everything else becomes a lot easier, Friends!
.
But, trust is fragile. If you lose it, it's very difficult to restore it. So Friends, jagalah KEPERCAYAAN dalam bisnismu sebaik mungkin 😉
.
I wholeheartedly agree with George MacDonald, the nineteenth century Scottish author and poet, who said "To be TRUSTED is a GREATER compliment than being LOVED" 💕💕
.
In business, that's the kind of best compliment 🤗
.
Credit: entrepreneur.com
.
#mbcsosmedcontent #trustedbusiness #businesssuccess

Follow Me

Copyright © 2017 Indoblognet.com. Design by: Planetmaya.net.

To Top