ekonomi

Pajak UMKM Turun 0,5 persen Solusi UMKM Naik Kelas ? Nanti Dulu, Ada Syaratnya !

Mulai 1 Juli 2018, pajak penghasilan UMKM beromset Rp 4,8 miliar sebesar 0,5 % resmi diberlakukan pemerintah. Kebijakan ini merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 yang mengenakan pajak Pph 1 persen untuk pelaku usaha UMKM.

Dengan  penurunan Pph tersebut diharapkan pelaku usaha mikro bisa lebih bergairah berusaha dan naik kelas.  Pelaku usaha mikro naik dari usaha kecil, usaha kecil  jadi usaha menengah, dan terus  melaju menjadi usaha besar.

Jokowi dalam sambutannya saat peluncuran penurunan PPh final UMKM 0,5 % di Gedung JX  International (Jatim Expo), Surabaya, Jawa Timur (22/6) menceritakan, ketika berkeliling daerah dan menemui langsung pelaku usaha UMKM, ia banyak menerima keluhan atas tingginya pajak yang dikenakan.

Makanya penurunan pajak ini setidaknya menjadi solusi bagi pertumbuhan bisnis UMKM. Apalagi saat ini kita sedang dihadapkan pada perkembangan dunia yang mengalami pergerakan revolusi industri 4.0 yang mendorong perubahan demikian cepat.  Terlambat sedikit saja, kita sudah ketinggalan.

Ciri khas dari Revolusi Industri yang digawangi oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto adalah mainstream ekonomi digital.

“Saya titip  pesan UMKM menyesuaikan, jangan ketergantungan dengan penjualan langsung. Sekarang jualan online, gunakan Facebook, Instagram, video di Youtube karena memang dunia sudah berubah.  Jangan hanya menunggu di toko kita,  orang lain sudah jualan di internet,” kata Presiden.

Jokowi yang menciptakan irama kerja cepat dan kerja keras bagai kuda  tidak mau UMKM kita yang mErupakan ujung tombak perekonomian bangsa terlindas oleh produk-produk dari negara lain yang makin kompetitif dari segi kualitas, harga, manajemen dan  teknologi.

Sarung batik karya pelaku UMKM di Pekalongan.

Walau satu sisi kita hargai pendapat dari sejumlah kalangan yang  menyayangkan revisi Pph final sebesar 0,5 %. Alasannya revisi tersebut  dinilai nanggung, tidak sepenuh hati dan tidak ada kategorisasi atau pengecualian, semua dipukul rata.  Padahal, menurut Ketua Umum Asosiasi UKM Indonesia M.Ikhsan Ingratubun, dari 59 juta pelaku UMKM, 55 jutanya adalah pelaku usaha mikro.

Ia merujuk pada  Pemerintah Cina yang mengenakan pajak 0 % bagi pelaku usaha mikro beromset Rp 60 juta per bulan mulai 2020. Di Cina, omzet pelaku usaha mikro sekitar  Rp 69 juta per bulan atau Rp 720 juta per tahun.

Sedangkan di Indonesia, sesuai dengan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menyebutkan, yang masuk kategori pelaku usaha mikro jika beromset maksimal Rp 300 juta, dan aset maksimal Rp 50 juta.  Pelaku usaha kecil beromset Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar dengan aset Rp 50 juta – Rp 500 juta. Dan, pelaku usaha menengah beromset lebih dari Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.

Cukup masuk akal alasan M.Ikhsan ini. Meski kita tidak menutup mata, pada kenyataannya memang pemerintah sangat memutar otak bagaimana mendapatkan permodalan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Mengingat, sektor pajak menjadi sumber pendapatan utama saat ini.

Pameran merupakan salah satu ajang promosi dan pemasaran bagi pelaku UMKM.

Pada periode Januari – Mei 2018, pendapatan negara berhasil diroketkan Menteri Keuangan Sri Mulyani  sebesar Rp 538,8 triliun. Dari angka tersebut, Rp 484,5 triliun disumbang dari pajak. Angka ini naik sebesar  14,3 % dibanding periode sama tahun lalu yang hanya bernilai Rp 470 triliun.

Berdasarkan hitungan bisnis, kebijakan pemerintah Jokowi menurunkan Pph 0,5 % membuat koreksi cukup besar tehadap pendapatan negara dari sektor pajak yaitu sebesar Rp 1 -1,5 triliun pada tahun ini.

Sebelumnya Kemenkop mengusulkan penurunan PPh menjadi 0,25 % kepada Presiden Jokowi.  Penurunan moderate dari sisi keuangan negara rupanya hanya bisa diakomodasi sebesar 0,5 %  dinilai Sri Mulyani masih reasonable dalam konteks saat ini.

Itu pun ternyata ada syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu pemotongan pajak ini hanya diberikan dalam jangka waktu sementara, yakni tujuh tahun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP), empat tahun bagi WP badan tertentu seperti koperasi, CV, dan Firma, dan 3 tahun.

Lepas dari masa itu, tarif 0,5 persen tak berlaku lagi. Wajib Pajak UMKM baik Orang Pribadi maupun Badan harus mengacu kembali kepada  ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto atau pembayaran PPh secara normal.

Dalam pasal 17, besaran nilai pajak disesuaikan dengan penghasilannya. Wajib pajak dikenakan pajak mulai dari 5% untuk penghasilan pajak dibawah Rp 50 juta, dan tertinggi 30 % untuk penghasilan di atas Rp 500 juta. Selengkapnya bisa lihat caba di penjelasan Pasal 17.

Dengan kebijakan sunset clause atau batas waktu pengenaan pajak ini menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati Barnas akan mendorong para pelaku UMKM semakin tertib pembukuan dan mengedukasi diri untuk tertib menyusun laporan keuangan, karena kembali akan dikenakan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

menteri koperasi dan Ukm

Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga berdialog dengan sejumlah pelaku UMKM usai peluncuran penurunan PPh final bersama Presiden di Surabaya (22/6). Doc : Humas Kemenkop.

Penyeragaman PPh 0,5 % untuk pelaku UMKM, meski cukup mengoreksi pendapatan dari sektor, tetapi setidaknya dapat mendorong WP membayar pajak dan merangkul lebih banyak lagi WP di kalangan UMKM. Sehingga koreksi atas penurunan tersebut bisa segera normal kembali dan lebih menggairahkan perekonomian.

Kalau semua ikut bayar pajak, lumayan juga. Porsi pajak UMKM kata Yuana selama ini mencapai  50 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bisa lebih mengembangkan perekonomian.

Sementara M. Ikhsan Ingratubun masih menyangsikan kemamuan UMKM dalam manajemen pembukuan keuangannya.

“Kita sambut baik PPh itu turun dari 1% menjadi 0,5%. Tapi itu tidak cukup untuk meningkatkan kelas UMKM, terlebih di aturan itu masih ada embel-embel kita harus buat pembukuan, ini banyak UMKM belum mampu,” ujarnya di Jakarta, Rabu, (27/6/2018).

Soal pembukuan keuangan, Kemenkop juga sudah merilis aplikasi keuangan sederhana bagi UMKM berbasis smartphone, Lamikro. Dengan aplikasi ini setidaknya pelaku UMKM bisa mencoba mencatat segala aktivitas keuangannya dengan cara yang lebih praktis dan mudah. Anggaplan ini entry point atau jembatan menuju laporan keuangan yang profesional.

Perubahan itu memang harus dipaksakan. Bukan sekedar ingin saja, tetapi mau mencoba dan mampu melakukannya dengan konsisten. Dengan begitu akan menimbulkan sebuah kebiasaan dan kebutuhan. Jika laporan keuangan tertib juga mempermudah untuk peminjaman modal usaha atau investasi.

Salah satu yang membuat pelaku UMKM kesulitan untuk akses permodalan lantaran kurang tertibnya pelaku UMKM terhadap pembukuan. Logika bisnisnya, apa jaminannya jika laporan keuangan saja sudah berantakan, bahkan tidak jelas ada atau tidak. Jika jelas manajemen keuangannya, Insya Allah lembaga permodalan juga akan mempertimbangkan. Selama ini memang jaminan selalu menjadi syarat mendapatkan modal.

Jadi, masalahnya tidak muter-muter di situ aja. Pelaku UMKM harus mau berubah juga kalau ingin naik kelas.

“Penerbitan PP ini menjadi awal dan tonggak bagi keberpihakan Pemerintah terhadap pelaku UKM, karena ke depan bukan hanya kemudahan perpajakan, melainkan akses ke perbankan, kemudahan perijinan, dan akses terhadap pasar termasuk ekspor, yang menjadi fokus pemerintah..” terang Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga.

Meski ada pro dan kontra, setidaknya penurunan pajak UMKM ini memberikan gairah baru. Pelaku UMKM yang hadir di acara tersebut menyambut gembira kebijakan penurunan pajak. Diakui kebijakan ini sangat membantu mereka sebagai pelaku usaha.

“Alhamdulillah, saya bisa menambah modal untuk meningkatkan usaha.  Kalau omzet lebih besar akan lebih semangat lagi berusaha,” kata Lenny Kristiana,  pemilik usaha makanan Divenka Food di Sidoarjo.

Lenny yang satu tahun terakhir rutin membayar pajak, mengatakan  penurunan pajak sangat bagus terutama usaha mikro.  Usaha mikro yang menjalankan usaha dengan modal sendiri sangat terbantu dengan turunnya pajak yang harus dibayar.

Pemilik usaha Dapoer B’cik,  Rahmi Aulia juga mengakui turunnya PPh final akan menjadi tambahan modal usaha.

“Saya pribadi sangat bersyukur ada pengurangan pajak, berguna untuk tambahan modal,” kata Rahmi yang rutin bayar pajak sekitar Rp 200 ribu per bulan”

Kita tetap optimistis pelaku usaha UMKM bisa naik kelas jika pemerintah dan pelaku usaha komit dan solid untuk kemajuan yang lebih baik.

kartina Ika Sari

kartina Ika Sari

writerpreneur, founder MB Communication, Indoblognet.com & jelajahiindonesiamu.com
kartina Ika Sari
Bagikan Jika Bermanfaat

Komentar

Indoblognet merupakan bagian dari MB Communication Network (MB Network) yang diimplementasikan menjadi sebuah jaringan netizen dan blogger Indonesia.

Kami memberikan ruang bagi eksistensi sobat netizen dan blogger menuangkan ide, gagasan, opini, sekaligus berbagi informasi, ilmu, dan cerita tentang berbagai pengalaman yang menginspirasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Fanpage

Instagram @Indoblognet

  • Bagaimana Barista keren @muhammadaga menikmati cintanya meracik kopi untuk menghidupkan kehidupan..? Aga siap berbagi cerita untuk kamu Mitra Blogger Jakarta (27 Sep) dan Bandung (1 Okt). Sampai bertemu ya 😍😍 Regrann from @promag_id -  Cerita #NikmatiHarimu Ala Barista Aga: Secangkir Kopi Terbaik
.
Menyajikan kopi terbaik bagi saya adalah tentang orang yang menikmati. Bayangin aja! Hanya dengan secangkir kopi bisa membuat penikmatnya merasa hidup lagi. Tantangan yang saya hadapi gak akan bisa menghalangi saya untuk selalu memberikan secangkir kopi dengan kualitas terbaik untuk mereka, setiap harinya.
.
Membuat orang happy dengan secangkir kopi terbaik, itu yang membuat saya bisa #nikmatihari saya.
.
-Aga (@muhammadaga), 1st Winner 2018 Indonesia Barista Championship-
.
#NikmatiHarimu #Promag #AhlinyaLambung #coffee #barista #coffeshop #lifestyle #maag #lambung #enjoy #day - #regrann

Follow Me

Copyright © 2017 Indoblognet.com. Design by: Planetmaya.net.

To Top