Ekonomi

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui LPDB

LPDB  berperan membantu masyarakat kecil khususnya UKM untuk berkembang. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi kerakyatan sebagai ujung tombak perekonomian ke depan. Tanpa UKM perekonomian bangsa tidak akan   tumbuh.

Demikian pokok bahasan yang mengemuka dalam  diskusi “Memperkuat Peran dan Fungsi LPDB-KUKM di Daerah” pada 9 Juni 2016 di Creative Stage, Galeri Indonesia WOW. Diskusi tersebut menghadirkan Direktur Utama LPDB-KUMKM Dr. Ir. Kemas Danial, MM , Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Andy Arslan Djunaid, dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)  Adji Gutomo.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dibentuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 2008. Saat itu LPDB  mulai menyalurkan dana bergulir. Tujuannya adalah mengentaskan pengangguran dan kemiskinan, memberikan penguatan modal kepada para pelaku koperasi dan UKM, serta menumbuhkan  ekonomi yang signifikan baik di daerah, provinsi maupun  nasional. Pemerintah berharap LPDB betul-betul dapat tumbuh besar dan membantu pelaku koperasi dan UKM di seluruh Indonesia.

Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai dua program dalam mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya melalui koperasi dan UKM, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan LPDB. Tentunya dua program pemerintah ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sumber pendanaan KUR  murni dari perbankan itu sendiri. Dana bank  disalurkan kembali kepada para pelaku koperasi maupun UKM. Apabila wanprestasi 70% dari dana yang disalurkan itu  dijamin oleh pemerintah melalui Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Sementara 30% dijamin oleh bank itu sendiri dengan bunga 9%.

Bagaimana dengan LPDB? Sumber pendanaannya murni dari APBN. Perbedaan yang paling signifikan dengan KUR terletak pada bunga. Bunga LPDB sangat kecil dibandingkan KUR. Bunga LPDB saat ini  untuk sektor riil hanya 2,25% per tahun atau 0,2% per bulan. Sementara bunga untuk sektor simpan pinjam menurun dari 8% menjadi  4% per tahun atau  0,3% per bulan. “Mengingat sekarang ini  APBN kita agak sulit, Komisi VI DPR pernah bertanya mengapa tidak membesarkan LPDB karena LPDB pro rakyat,” ujar Kemas.

Kemas menyampaikan, bukan tidak ingin membesarkan LPDB melainkan keterbatasan sumber pendanaan. Saat berdiri LPDB menyalurkan Rp 3,6 triliun. Sampai hari ini  Rp 7,3 triliun yang disalurkan di seluruh Indonesia. Kemas menegaskan bentuk LPDB adalah  stimulus. Langkah pertama  peminjaman dana di LPDB adalah membuat proposal. Pasalnya  LPDB ini bukan dana hibah melainkan dana bergulir yang harus disalurkan kepada para pelaku koperasi dan UKM dengan bunga yang sangat  kecil.

Dalam proses pencairan dana, LPDB  mengacu kepada standar ISO 9001. Maka Kemas menekankan tidak mungkin ada kredit fiktif. Sebab penandatangan kredit  di depan notaris. Notaris juga akan menanyakan kepada penerima bantuan perihal kebenaran keberadaan  usaha. Proposal yang diajukan  harus memenuhi persyaratan, yakni usaha sudah berumur dua tahun,  berbadan hukum, dan menguntungkan. “Calon penerima bantuan tidak boleh meminjam dana di LPDB  dalam kondisi merugi. Jelas tidak akan diberikan karena tujuannya memberikan penguatan dalam bentuk equity,” ujar Kemas.

Kini ramai diperbincangkan  pembiayaan startup. Presiden Jokowi menargetkan membiayai 1 juta wirausaha baru melalui startup. Sangat riskan jika LPDB membiayai startup dengan zero experience. Apalagi melalui dana bergulir, tingkat tidak mengembalikannya sangat besar dan risikonya tinggi. Dengan demikian perlu ada pola pembiayaan yang harus dirumuskan bersama. Apakah given atau tidak. LPDB menyarankan startup dibiayai melalui given, artinya dana diberikan  tapi perkembangannya diawasi.

LPDB  berada di bawah tiga kementerian, yaitu Kementerian Keuangan yang menyiapkan dana, Kementerian Koperasi dan UKM yang menyiapkan SDM dan pengawasannya, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara yang mendesain  organisasinya. Pelaporan dilakukan ke tiga kementerian tersebut. LPDB  sendiri belum mempunyai cabang di daerah karena tidak diperbolehkan. Untuk memperkuat jangkauan di daerah LPDB membentuk  satgas di Solo dan Makassar. Makassar mencakup Indonesia bagian timur. Sementara Solo mencakup Indonesia bagian barat dan sekitarnya termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta untuk membantu pusat. Mudah-mudahan tahun depan akan ada satgas di luar Jawa dan Bali. “Satgas ini setiap saat bisa digunakan dan setiap saat bisa tidak digunakan,” kata Kemas.

 

Jaminan

Setelah proposal  diajukan ke LPDB, tahap selanjutnya adalah memantau ke lapangan. Akan dilihat  apakah unsur dalam proposal itu sesuai dengan kenyataan. Pada tahap ini  akan  dilakukan analisis bisnis dan analisis risiko.  Setelah ada kemungkinan  pemberian kredit, terdapat tim komite yang terdiri dari direksi,  ketua,  dan anggota. Akan ada  perdebatan sebagaimana yang terjadi di perbankan. Jika komite menyetujui akan keluar  Surat Pemberitahuan  Persetujuan Prinsip (SP3) yang dikirimkan kepada calon penerima bantuan.

Bila SP3 itu disetujui  oleh calon penerima bantuan, dilakukan akad kredit di hadapan notaris. Normalnya proses pengajuan ini memakan waktu  15 hari sesuai ISO 9001. Sesuai standar ISO 9001 tidak boleh ada  dokumen yang ditahan lebih dari satu hari. Dokumen dana bergulir harus ditandatangani saat itu juga. Sebab tim ISO 9001  setiap bulan mengadakan koreksi. Jika ada  temuan penyelewengan dana, ISO 9001 itu  bisa dicabut.

Dalam proses pengajuan ini apakah ada jaminan? Jaminan  harus ada. Contohnya, jika suami meminjam dana ke LPDB istri harus  mengetahui. Demikian sebaliknya. Kalau tidak dana itu dikhawatirkan disalahgunakan. Jaminan berbentuk personal guarantee, fidusia piutang, cash collateral, fixed asset, dan lembaga penjaminan. Terpenting adalah fixed asset  harus 100%. LPDB  adalah badan layanan umum yang tidak boleh mencari keuntungan dan  melayani masyarakat.

LPDB bekerja sama dengan Jamkrindo dan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Apabila peminjam memiliki aset 30%,  70% ini dijamin oleh Jamkrida atau Jamkrindo. Kemas menyampaikan, siapapun boleh mengajukan pinjaman ke LPDB. Terpenting adalah usahanya produktif. Tidak boleh pinjam uang ke LPDB untuk membeli motor atau rumah, harus  untuk usaha yang produktif. Peruntukan uang LPDB end usernya adalah pelaku koperasi maupun UKM. Wadah peminjamannya bisa  bank atau koperasi.

Apakah boleh UKM meminjam langsung ke LPDB tanpa perlu ke koperasi? Boleh. Syaratnya adalah usaha produktif serta memiliki ijin usaha dan laporan keuangan. Minimal peminjaman dana ke koperasi Rp 150 juta dan maksimal Rp 50 miliar. Namun harus disesuaikan dengan asetnya. Jangan besar pasak daripada tiang. Nanti akan dievaluasi saat analisis risiko. “Kalau meminjam itu harus tahu diri,” tutur Kemas.

LPDB saat ini menghadapi permasalahan ketiadaan cabang. Siapa yang akan mengawasi uang ini  sementara permintaan begitu besar? Dibandingkan dengan PNM  yang mempunyai dana  mendekati Rp 10 triliun dengan 3.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara dana  LPDB  Rp 7,3 triliun dengan 260 karyawan. Mengapa tidak diperbanyak karyawannya? LPDB ini sumber pendanaannya dari APBN. Setiap ada penambahan dana  harus berkonsultasi ke Kementerian Keuangan.

Kemas mengutarakan setiap berbicara baik di forum nasional maupun internasional, topik yang selalu dibahas adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kemas memandang sampai saat ini  UKM belum merasakan dampak MEA. Mengapa? Karena LPDB  sudah menurunkan bunganya jauh lebih kecil dibandingkan perbankan. UKM membutuhkan permodalan yang  mudah diakses. Kemas menilai pemain   besar yang lebih merasakan dampak MEA. Bukan berarti kita lengah, sebaliknya  terus memberikan suntikan dana kepada binaan.

LPDB tengah  mengadakan pendampingan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi diajak turut  mengawasi dan membimbing  koperasi dan UKM yang belum mampu. Kemas menekankan agar tidak  perlu menakuti MEA. Sebagai informasi, minggu lalu LPDB melakukan MOU dengan gubernur Sumatera Barat. Beliau sedang mengembangkan Minangmart. Konsepnya bagus bahkan dipuji oleh Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Sumatera Barat.

Apa itu Minangmart? Di Padang  Alfamart dan Indomart tidak diperbolehkan beroperasi. Pasalnya di sana rata-rata rumah memiliki toko. BUMD   yang bekerja sama dengan Transmart mensuplai barang ke Minangmart. Sumber pendanaannya dari LPDB yang memberi bunga kecil. “Yang penting ada jaminan untuk suplai material ini,” kata Kemas.

 

Standarisasi

Adji atas nama Dekopin mengharapkan LPDB memperbesar  persentase di sektor riil. Salah satu program Dekopin periode 2014-2019  yang akan diwujudkan adalah  Rumah Koperasi Indonesia. Namun Dekopin tidak bisa bergerak lebih lanjut tanpa didasari database. Database ini sangat krusial. Dari 200 ribu  koperasi ada 140 ribu koperasi yang memiliki nomor induk koperasi. Dari jumlah tersebut sekitar 80 ribu yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam dua tahun terakhir. Tanpa data yang akurat, pemberian dana bergulir ini akan berisiko besar.

Dekopin memiliki  445 Dekopinda di seluruh Indonesia. Dari 12 ribu koperasi yang merupakan anggota Dekopin di kabupaten/kota, sekitar 10 ribu merupakan anggota Dekopin. Dari jumlah tersebut 80% adalah koperasi  simpan pinjam (KSP) dan 20% adalah koperasi non simpan pinjam. Dekopin mendorong LPDB  untuk menambah plafon kredit. Dari  15% di sektor riil  dinaikkan paling tidak 50% koperasi non simpan pinjam dan 50%  KSP.

Potensi sektor riil ini besar sekali. Adji menjabarkan, saat ke Solo ia melihat sebuah KUD yang bekerja sama  dengan pabrik besar pengolahan singkong di Lampung. Dari  1 hektar lahan bisa dihasilkan 80 ton singkong. Itu potensi  yang besar dan sederhana. Di negeri ini tidak ada lahan yang tidak bisa ditumbuhi  singkong. Harapannya, pembiayaan di sektor riil ditingkatkan. Kelemahannya adalah akses LPDB di daerah sangat sulit. Bahkan orang kadang tidak tahu ada LPDB. “Saya ingin lebih banyak satgas  hingga ke Sumatera dan Kalimantan,” kata Adji.

Andy berpandangan belum ada program atau kebijakan yang memperkuat koperasi. Padahal ekonomi rakyat bertumpu kepada koperasi. KSP yang kuat harus bisa mengatasi persoalan permodalan seperti yang telah  diuraikan. KSP pada umumnya terkendala dengan ekonomi biaya mahal atau perolehan dananya mahal. Mengapa? Tidak ada yang menjamin uang anggota  di koperasi. Sebaliknya siapapun yang menyimpan uang di bank sampai dengan Rp 2 miliar itu dijamin oleh negara. “Ini satu persoalan pokok. Secara umum cost of fund dari KSP ini jauh lebih besar dibandingkan perbankan. Ini nanti akan terkait dengan banyak hal,” ujar Andy.

Bicara bank, menurut Andy, tidak perlu ada subsidi kepada bank. Lebih baik subsidi itu diberikan kepada  koperasi untuk menyalurkan KUR. Untuk  menghimpun dana dari anggotanya, biaya yang dikeluarkan KSP lebih mahal dibandingkan bank yang menghimpun dana dari masyarakat. Pasalnya tidak ada penjaminan. Dari sisi kompetisi itu sendiri sudah kalah. Hal tersebut yang menjadikan kondisi pada saat ini relatif tidak ada koperasi yang kuat. “Mungkin bisa dihitung pakai jari,” tutur Andy.

Padahal KSP  harus kuat supaya bisa membiayai seluruh kebutuhan permodalan  UKM. Andy  tidak melihat adanya grading, rating, dan standarisasi yang baik terhadap koperasi. Seharusnya yang dilakukan saat ini  adalah grading, rating, dan standarisasi sehingga terlihat mana  koperasi yang bagus dan mana yang tidak. Dengan demikian akan memudahkan semua pihak termasuk LPDB dan kementerian. Keluhan yang dihadapi KSP adalah keengganan  memasukkan data ke sistem online. Mereka beralasan takut  pajak. Ketidakpatuhan  dalam mengisi data  itu dibiarkan. “Menurut saya itu tidak bisa,” kata Andy.

Kospin Jasa sendiri menerapkan standarisasi dalam pemberian kredit. Apa tujuannya? Supaya pinjaman yang disalurkan betul-betul tepat sasaran, tepat orang, dan tepat usaha. Andy menilai KSP yang bermasalah ada di Jawa Tengah dan Bandung. Hal tersebut akan terus terulang  sepanjang belum ada standarisasi pelaporan, rating, dan grading. Ketika ada koperasi yang bermasalah, koperasi lain terkena imbasnya.

Andy  melihat belum ada aturan teknis di KSP  yang membedakan  koperasi besar dan koperasi kecil. Tidak seperti di bank, ada bank buku 1 sampai buku 5 yang aturan dan hak kewajibannya berbeda pada masing-masing kategori. Kospin Jasa saat ini sudah punya 130 kantor pelayanan dari Lampung sampai Bali. Aset Kospin Jasa per bulan Mei 2016 sebesar Rp 6 triliun dan belum ada bantuan dari pihak manapun terkait permodalan. “Itu murni dari anggota kami,” kata Andy.

LPDB ini tidak boleh tidak berpihak kepada masyarakat. Uang masyarakat harus dibuka seluas-luasnya. LPDB sudah melakukan pembicaraan dengan menteri Koperasi dan UKM untuk membesarkan LPDB. Selain itu menjadikan LPDB sebagai Badan Pembiayaan Mikro Indonesia yang berada di bawah presiden. Dengan demikian LPDB dapat mendirikan cabang di daerah. “Presiden bisa kontrol dan setiap ada masalah pembiayaan bisa langsung ke Badan Pembiayaan Mikro Indonesia. Nantinya  LPDB akan merger dengan PNM,” ujar Kemas.

LPDB  bertindak sebagai operator. Moral hazard masih tinggi sehingga kini menjadi urusan hukum. Ada beberapa daerah yang tidak diberikan dana. Oleh karena itu LPDB sangat berhati-hati dalam memberikan dana bergulir. Menurut Andy, koperasi  bukan sesuatu yang seksi, yang menjadi pilihan utama terutama dari generasi muda. Tiga minggu yang lalu Kospin Jasa didatangi  30 orang dari Universitas Mercubuana yang mengikuti kompetisi tentang koperasi. Sayangnya mereka rata-rata tidak mengerti koperasi dan tidak pernah berhubungan dengan koperasi secara langsung. “Menjadi kekhawatiran saya, tidak ada anak muda yang menjadi anggota koperasi atau bekerja di koperasi,” kata Andy.

Mengapa orang tidak berminat akan koperasi? Alasannya,  SDM dan pengetahuan SDM yang lemah. Orang-orang pintar mencari pekerjaan di perusahaan yang menawarkan upah lebih baik. Akibatnya koperasi  sulit berkembang. Andy mengalami sendiri saat rekruitmen karyawan Kospin Jasa. Ada calon karyawan yang tidak mengetahui Kospin Jasa saat diwawancarai. Kospin Jasa menyadari masih banyak ketertinggalan  dibandingkan kompetitor. Oleh karena itu Kospin Jasa membangun pusdiklat untuk meningkatkan skill  SDM. “Secara umum saya belum melihat kebijakan yang ke depannya memperkuat lembaga koperasi itu sendiri. Kebijakan untuk UKM saya kira bagus. Dari sisi permodalan  bunga KUR dan LPDB sudah cukup baik tapi koperasinya belum,” ujar Andy.

 

Ignasia

Saya Ignas, hobi membaca dan menulis. Bagi saya, setiap hari adalah kesempatan baru untuk mempelajari hal-hal menarik.

Komentar

Indoblognet merupakan bagian dari MB Communication Network (MB Network) yang diimplementasikan menjadi sebuah jaringan netizen dan blogger Indonesia.

Kami memberikan ruang bagi eksistensi sobat netizen dan blogger menuangkan ide, gagasan, opini, sekaligus berbagi informasi, ilmu, dan cerita tentang berbagai pengalaman yang menginspirasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Fanpage

Instagram @Indoblognet

  • Desain website yang menarik memang bikin pengunjung web jadi lebih betah sih, ya 😁 Makanya sebagian orang memilih untuk "bye-bye" saat berkunjung ke web yang desainnya "malesin" alias gak bikin pengunjung nyaman. Kalian gimana? 😀
.
.
.
#indoblognet #mbcommunication #desainweb #layout #website

Follow Me

Copyright © 2017 Indoblognet.com. Design by: Planetmaya.net.

To Top