Opini

Ketika Nasib Petani Sawit “Digantung” IPOP

kelapa sawit

IPOP ? Jujur ketika mendengar istilah ini, benak saya langsung mengarah ke artis dan drama Korea ‘KPoP :).  Ternyata kalau ditilik persoalannya, hmm juga nggak jauh beda sih. Sama-sama tentang suatu drama dan terkesan rumit, kalau dibikin rumit, rada mirip dengan karakter drama Korea kebanyakan. memang “drama”. Bedanya, IPOP adalah sebuah drama dalam bisnis percaturan bisnis kelapa sawit.

Sebagai orang awam, jujur sekali lagi saya tidak begitu memahami seluk beluk perkelapasawitan. Yang saya tahu, sawit merupakan komoditas yang sangat bernilai di Indonesia. Salah satu hasil sawit yang paling ngetop di masyarakat awam, diantaranya minyak goreng. Di luar itu, sawit menjadi bahan baku esensial kebutuhan industri hilir domestik seperti farmasi, kosmetik. Bahkan  sawit belakangan ini digadang-gadang bisa dimanfaatkan untuk industri biodiesel yang berpeluang besar menggantikan cadangan minyak bumi yang makin langka. Nggak kebayang, jika sawit dan turunannya bisa dioptimalkan dalam berbagai olahan, tentu jika dikelola dengan baik dan kondusif, sawit menjadi komoditas nomor satu penyumbang pendapatan negara.

kelapa sawit

Sumber foto : vibiznews.com

Menurut Dirjen Perkebunan, Gamal Nasir, dalam suatu diskusi tentang ‘Apakah Sawit Masih Bermartabat” di Hotel Aston, Jalan TB Simatupang (17/2), setiap tahunnya, sawit memberikan  kontribusi gede, yakni sebesar 240 triliun per tahun. Angka ini menduduki posisi nomor dua setelah sektor migas. Itu baru soal pendapatan. Belum efek lain, seperti penyerapan tenaga kerja. Gamal menyebutkan, penyerapan tenaga kerja di sektor sawit mencapai puluhan juta jiwa. Sementara, sektor migas dan batu bara, tak kurang dari 1 juta jiwa.

Bisa dibayangkan bagaimana goncangnya perekonomian Indonesia, ketika sawit kita terus digoyang-goyag oleh asing yang bermodus ingin menguasai sawit kita dengan cara yang tidak fair, semacam monopoli. Ya, intinya, negara-negara asing seperti Amerika dan Eropa sangat bergantung pada produksi sawit kita. Entah bagaimana caranya, mereka ingin mendapatkan keuntungan besar, dan menyisakan ‘seadanya” untuk petani kita. Terutama petani sawit swadaya yang menguasai dominan dari total 10 juta hektar lahan sawit di Indonesia.

diskusi sawit

Diskusi Membangun Sawit yang Bermartabat, di Hotel Aston TB Simatupang (17/2).

Gambaran ini saya tangkap dari hasil diskusi tersebut. Pemerintah pusat melalui kementerian pertanian, asosiasi, pemerintah daerah, perwakilan petani, pebisnis sawit dan serikat petani sawit berembuk memikirkan nasib sawit Indonesia yang makin hari terasa sekali dilemahkan sejumlah pihak yang bekerja sama dengan Amerika dalam payung Indonesia Palm Oil Pledge (IPOP) . Ya, kembali ke kata pembuka..IPOP. Gegara IPOP, martabat sawit kita tergadaikan. Begitulah bahasa dramanya. Hehhe…memang jadi mirip sebuah drama Korea (KPOP).

Apa itu IPOP ? dan pengaruhnya terhadap masa depan perkelapasawitan kita ?

Ini bermuara dari perjanjian kerja sama  Business to Businnes ( B to B)  lima perusahaan besar di New York, Amerika Serikat pada 14 September 2010  Kelima perusahaan yang menandatangani IPOP yaitu Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, dan Asian Agri. Perjanjian ini juga direstui oleh  Kamar Dagang dan Industri kala itu.  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyepakatinya.  Lima perusahaan raksasa ini sepakat mematuhi peraturan tentang tata niaga sawit yang notabene diinisiasi oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara penghasil minyak nabati lainnya, yang juga menjadi pasar ekspor produk sawit kita.

kelapa sawit

Sumber foto : vibiznews.com

Tujuan dari penandatanganan kerja sama IPOP itu, katanya untuk menciptakan sebuah iklam kondusif mempromosikan produksi kelapa sawit kita secara berkelanjutan melalui praktek deforestasi, sehingga memperluas manfaat sosial bagi masyarakat dan memperkuat daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar global. Makanya, isi perjanjian IPOP berbunyi :

  1. Melarang ekspansi kebun sawit (no deforestasi)
  2. Melarang kebun sawit di lahan gambut (no peatland)
  3. Melarang kebun sawit di lahan berkarbon tinggi (high carbon stock/no HCS)
  4. Melarang menampung TBS/CPO dari kebu sawit hasil deforestasi, lahan gambut dan HCS (traceability)

Keempat hal inilah yang menurut diskusi dalam forum tersebut “mencekik” para petani. Firman Subagyo Komisi IV DPR RI, yang hadir dalam diskusi tersebut tegas bersikap untuk mendorong pemerintah bertindak  tegas terhadap lima perusahaan yang menandatangani IPOP. Kalau perlu, ijin usaha agar dicabut jika 5 perusahaan itu tidak mau membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani.

“Ini artinya mereka mau menopoli. TBS petani sawit kita tidak terjual, hingga akhirnya harganya merosot tajam,”. “IPOP harus dibatalkan !’ tandas Firman yang diamini pembicara lain. Ya, forum itu memang semacam deklarasi menolak IPOP.

Sebagai netizen yang diundang pada acara tersebut, tentu harus kritis melihat permasalahan. Apalagi ini adalah masalah politik dagang yang dipenuhi intrik dan banyak kepentingan. Terlebih , sawit gendut duit ini banyak yang doyan menguasai dengan berbagai macam intrik. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, negara-negara asing, seperti Amerika Serikat dan Eropa sedang melancarkan politik perang dagang minyak nabati yang  sedang trend diisukan.

Diantara teman-teman netizen, pasti sudah pernah ya mendengar tentang minyak nabati. Iklan-iklannya juga sekarang lumayan banyak di media. Minyak nabati berasal dari minyak yang diekstrak atau disarikan dari berbagai bagian tumbuhan. Nggak hanya kelapa sawit, tetapi juga dari jagung, zaitun, lobak, kedelai, bahkan bunga matahari. Penggunaan minyak nabati ini macam-macam, diantaranya sebagai bahan makanan, pelumas, pewangi (parfum), obat-obatan dan sebagainya.  Makanya, di luar sana yang notabene “miskin” sawit melancarkan politik dagangnya untuk “menumpulkan” produksi sawit Indonesia. Dan, hasil produk minyak nabati mereka bisa masuk mulus di  Indonesia. Hmm…

Jika produksi sawit Indonesia “tumpul” alias tidak terserap pasar, hasil panen dibiarkan melimpah ruah, bisa dipastikan harga anjlok, dan liciknya asing pun pada akhirnya membeli dengan harga semurah mungkin. Ini strategi mereka memang membeli sawit kita dengan harga murah untuk diolah lagi menjadi bahan baku indsutri dan dilempar kembali  ke pasar   dengan harga melangit. Hmmm..politik dagang penjajah. Selama ini, memang kita banyak menjual minyak sawit mentah dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO).

petani sawit

Petani sawit. sumber foto : beritadaerah.co.id

Nah, sepanjang 2015, industri sawit kita harus berhadapan dengan harga CPO yang terjungkal-jungkal. Nyaris tiarap, tiap tahun turun. Setelah dirunut, sebab harga CPO anjok selain karena harga minyak bumi yang turut anjlok dan berpengaruh kuat terhadap CPO), juga lantaran panennya sejumlah komoditas minyak nabati dunia seperti kedelai dan repaseed. Ini jelas mempengaruhi daya beli importir kelapa sawit kita dari Eropa dan Timur Tengah.

Negara importir kini banyak menggunakan minyak nabati, karena harganya tidak jauh beda dengan minyak kelapa sawit dan katanya lebih “sehat” saja.  Sementara, untuk menghadapi kondisi tersebut, kita masih lemah dan lambat dalam mengolah sawit mentah menjadi produk alternatif, seperti  biodiesel yang sekarang tengah diincar industri.

Makanya, kita harus kritis dan waspada. Petani kita juga harus dicerdaskan bagaimana bertanam sawit yang baik. Hehhe..jadi panjang dan complicated ya urusannya..Memang begitu, udah kelihatan bagaimana rantaian bermain politik dagang berdasi putih. Iklan-iklan tentang minyak nabati pun masif seolah-olah menyuarakan minyak nabati membuat makanan lebih sehat dan sebagainya. Apa benar ? perlu kajian nutrisi yang mendalam. Biarbagaimanapun, Indonesia kaya sawit. Bayangin aja lahan sawit kita 10,9 juta hektar. Banyak jiwa menggantungkan harapan dari sawit.

Kembali ke soal IPOP, tentu tren minyak nabati ditengarai menjadi salah satu sebab ceritanya kita jadi geregetan terhadap The big Five dibalik IPOP.  Ya, udah CPO anjlok, ditambah lagi The Big Five itu tidak mau membeli Tandan Buah Segar (TBS) dari petani swadaya yang notabene menanam di lahan gambut yang menghampar di lahan seluar 4,5 juta hektar dari total 10,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia. TBS ini merupakan bahan baku dasar pengolahan menjadi ke bentuk CPO. CPO di pasaran dunia sedang krisis permintaan, ditambah perusahaan besar itu tidak mau membeli TBS petani. Hmm..bisa dibayangkan, gimana gusarnya petani kita yang mengharapkan menikmati hasil panen sesuai.

Tak hanya petani swadaya, kalangan perusahaan sawit yang telah mengantongi sertifikat Indonesian Sustaintable Palm Oil (ISPO) terancam terkena dampaknya, karena tidak bisa menjual CPO ke lima perusahaan dalam IPOP lantaran disinyalir ada kebun merekan  berada di kawasan ekosistem dan hutan.

Permasalahan ini mencuat, ketika saya tanya ke Pak Firman dan Pak Gamal, adalah sekitar setahun lalu, saat harga CPO anjlok dan ramainya kebakaran hutan. Malah ada kecurigaan sejumlah pihak, kebakaran hutan kemarin seperti “sengaja” dibuat dengan tujuan melemahkan sawit kita. Waduh..kalau sudah begini, jadi pusing pala berbie yang berkerudung ini hehehe.

Dalam suatu sumber saya baca, Dirjen Planolgo Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), San Anfri menilai, komitmen lima perusahaan nasional yang tergabung dalam IPOP  yang memasukkan klausul pembangunan sawit itu harus nol deforestasi dengan memasukkan hutan sekunder dan belukar tua sebagai lahan yang tak boleh dieksploitasi, benar-benar tak masuk akal. Katanya lagi, standar-standar yang diterapkan melalui IPOP sangat tinggi sehingga berpotensi menghambat, bahkan mematikan niat pelaku usaha membuka lahan baru seperti di Papua yang stok karbonnya masih di atas 35.

Membicarakan soal dampak lingkungan dari sawit, sudah diatur dalam ISPO yang sesuai dengan undang-undang. Tapi dalam kenyataannya yang termaktub dalam ISPO “kalah tanding” dengan IPOP. Kenapa ISPO jadi tidak punya kuku. Dalam hal ini memang sudah seharusnya pemerintah jangan terlalu lama membiarkan industri sawit dalam negeri terombang-ambing. Duduk bareng dengan lima perusahaan itu sebuah langkah yang solutif. Duduk bareng untuk mengkaji tentang implemenasi kebijakan dalam IPOP.

diskusi sawit

Peserta dalam diskusi “Membangun Sawit yang Bermartabat”, Hotel Aston Tendean (17/2)

Yang perlu digarisbawahi, IPOP itu kan perjanian yang sifatnya B to B sama halnya dengan perjanjian bisnis pada umumnya, bukan G to B  (Goverment to Business), jadi seharusnya IPOP tidak bisa menekan kebijakan nasional. Apalagi sampai membuat pemerintah jadi tak punya peran. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian harus tegas. Ketegasan ini yang ditunggu dunia usaha sawit, khususnya.

Menurut Gamal, beberapa waktu lalu lima perusahaan tersebut sudah dipanggil. Tetapi, dalam prakteknya tetap tidak berubah. Tidak mendorong iklim kondusif perkembangan sawit, malah sebaliknya “memperburuk suasana tata niaga sawit”. Makanya, kata Gamal, akan panggil lagi.

Untuk IPOP sendiri, Gamal menyebut, baru sifatnya “ditunda” belum “dibatalkan”, meski kalangan usaha sawit yang merasa dirugikan jelas-jelas menolak IPOP dengan jargon #TolakIPOP.  Wacana ini juga belum mendarat di DPR. Dalam waktu dekat menurut Firman, akan segera dibicarakan dengan DPR. “Kita juga masih kaji mendalam secara teknologi tentang pemanfaatan lahan gambut untuk sawit. Kami pernah menggelar simposium tentang hal ini, tetapi masih harus diperbanyak lagi sosialisasinya sehingga DPR bisa mengambil sikap. Kalau menurut saya, IPOP itu harus ditolak. Lima perusahaan yang masih saja menjalankan IPOP, harus dicabut ijinnya. Ini praktek yang merugikan sawit kita. Bisa-bisa hanya tingga sejarah, Indonesia kaya sawit,” papar Firman.

Bagaimana respon dari perusahaan yang pro IPOP ?

Kita memang kudu komprehensif melihat persoalan. Apalagi netizen seperti saya yang awam banget soal sawit. Setelah woro-woro sejumlah kalangan ‘menolak IPOP’. Selisih beberapa hari kemudian, ada sejumlah kalangan menggelar diskusi tandingan. Ini saya baca pada situs berita IPOP (http://www.palmoilpledge.id).  Dalam cukilan beritanya menyebutkan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menolak anggapan bahwa petani sawit dirugikan karena keberadaan IPOP. Nah loh…serikat petani yang mana lagi nih.

Menurut mereka, penolakan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) dari petani disebabkan volume TBS yang dihasilkan sudah melebihi kapasitas tampungan di pelabuhan (hmm…jadi mengkerutkan dahi lagi).  SPKS berpendapat bahwa petani sawit juga memiliki komitmen yang sama untuk menjaga hutan, lahan gambut dan lingkungannya. Dan, katanya mereka adalah korban dari praktik sawit yang tidak berkelanjutan dalam peristiwa kebakaran hutan tahun lalu. Komitmen tersebut adalah bentuk dukungan dari petani sawit untuk memenuhi target penurunan emisi Indonesia sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat COP21 di KTT iklim di Paris. SPKS sangat menyayangkan sikap pemerintah yang meminta IPOP dibubarkan dan mengusir perusahaan anggota IPOP, yang justru kontra produktif dengan komitmen target penurunan emisi dan investasi.

Dalam kaca mata yang dipahami mereka, peningkatan produktivitas petani tidak harus melalui pembukaan lahan baru di hutan dan lahan gambut, namun bisa dicapai melalui program intensifikasi dan pelaksanaan good agricultural practices. “Petani sawit juga yakin dapat memenuhi standar nol deforestasi dan turut membantu komitmen pemerintah dalam melindungi hutan dan lahan gambut. Justru Pemerintah seharusnya merasa terbantu dan mendukung upaya tersebut dalam membantu petani sawit dalam konteks peningkatan kapasitas kelembagaan, aspek legalitas dan finansial, serta dapat memenuhi standar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang dicanangkan oleh Direktorat Jeneral Perkebunan,” ujar Ketua SPKS, Mansuetus Darto.

Negara-negara pasar ekspor sekarang giat melakukan hal-hal yang mendukung gerakan ramah lingkungan. Dalam dunia usaha kelapa sawit, mereka selektif memilih  minyak sawit, hanya dari minyak sawit yang bebas deforestasi. Ini menjadi sebuah kesempatan emas bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing.  Inisiatif IPOP ini telah memberikan dorongan positip bagi petani sawit untuk mulai berbenah dan meningkatkan produktifitasnya. Praktek terbaik dari petani sawit tersebut dan dukungan atas kerja-kerja yang di lakukan IPOP justru akan membantu pemerintah Indonesia dalam hambatan perdagangan saat ini. Hmmm…bagaimana dengan kamu ?

Menurut saya, entah ada maksud terselubung dibalik bisnis sawit, tetap pemerintah harus tegas menyikapi kebingungan dunia usaha ini. Kaji yang baiknya banyak, dan baiknya sedikit. Kalau memang IPOP tidak disetujui, bagaimana upaya untuk meningkatkan implementasi ISPA yang katanya sudah “ramah lingkungan” dalam pengelolaan sawit. Apa yang mesti harus dievaluasi dalam ISPA sehingga bisa keluar IPOP. Termasuk solusi membeli TBS petani yang melimpah ruah dan akhirnya dibeli murah oleh Prancis. Hmm….

 

 

 

kartina Ika Sari

kartina Ika Sari

writerpreneur, founder MB Communication, Indoblognet.com & jelajahiindonesiamu.com
kartina Ika Sari

Komentar

Indoblognet merupakan bagian dari MB Communication Network (MB Network) yang diimplementasikan menjadi sebuah jaringan netizen dan blogger Indonesia.

Kami memberikan ruang bagi eksistensi sobat netizen dan blogger menuangkan ide, gagasan, opini, sekaligus berbagi informasi, ilmu, dan cerita tentang berbagai pengalaman yang menginspirasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Fanpage

Instagram @Indoblognet

  • Hellooo, sahabat Indoblognet 😉 Kamis manis nih, yuk perbanyak optimis 😍
.
Bagi seorang pebisnis atau penjual, memiliki banyak konsumen tentunya adalah hal yang sangat penting, ya 😁 Masalahnya konsumen gak akan datang sendiri tanpa dijemput, artinya penjual perlu melakukan berbagai cara untuk menarik konsumen 😄
.
Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh penjual adalah dengan menerapkan konten marketing. Dengan konten marketing, kamu menarik perhatian konsumen dengan konten-konten berkualitas, menarik, dan disukai konsumen 😍
.
#instagram #indoblognet #mbcommunication #thursday #instadaily #followme #business #tips #viral

Follow Me

Copyright © 2017 Indoblognet.com. Design by: Planetmaya.net.

To Top