Ekonomi

Ini Solusi UMKM dan Koperasi Kekurangan Modal

diskusi lpdb

Komitmen pemerintah untuk memajukan UMKM dan Koperasi sebagai salah satu kekuatan ekonomi bangsa, tak hanya sebatas wacana, atau sekedar lip service semata sebagai ungkapan politisi “tuntas kewajiban”, tetapi benar-benar serius dilaksanakan.

Awal tahun 2016, tepatnya pada 17 Februari, Presiden Jokowi bertemu pendiri Facebook, Mark Zuckerberg di kantor Facebook di Menloa Park, Silicon Valley, pusat industri kreatif di Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, Jokowi mengajak Mark mengembangkan desa entrepreneur untuk 500 UKM di pedesaan melalui pengembangan akses pasar desa melalui e-commerce.

Ya, promosi dan pemasaran memang menjadi permasalahan secara keseluruhan UMKM dan UKM kita, selain masalah SDM, manajemen dan modal usaha. Khusus di modal usaha ini, bukan kebetulan saya diundang oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk menghadiri diskusi yang membahas tentang ‘Memperkuat Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan LPDB untuk koperasi dan UKM” di Galeri Indonesia Wow, Smesco (9/6).

Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Utama LPDB – KUMKM Dr. Kemas Danial, MM, Ketua Umum Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa Andy Arslan Djunaid dan Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin ) Adji Gutomo.

Soal pembiayaan untuk UKM sebelumnya saya juga sudah membaca di media online, bahwa bulan Mei lalu, Presiden Jokowi sudah membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM. Sebanyak 13 kementerian dan dua kepala lembaga ditunjuk sebagai pengurusnya. Diantara kementerian itu adalah Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri tenaga Kerja, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Untuk ketuanya diamanahkan kepada Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pembentukan komite baru UMKM ini diresmikan Jokowi dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 yang diundangkan dan efektif bekerja pada 7 Mei 2015.
diskusi lpdb

Pembetukan Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM  menurut Jokowi adalah untuk menyinergikan pengembangan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) bagi UKM. Dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui keterbukaan akses pembiayaan.

Keluarnya kebijakan ini karena memang melihat kenyataan, pembiayaan perbankan terhadap sektor UMKM masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari data bahwasanya, porsi kredit UMKM baru sekitar 18 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan.  Menurut data KUKM, ada lebih dari 50 juta pelaku UMKM yang dinilai perbankan tidak layak memperoleh bantuan kredit (unbankabel). Rinciannya, 35,49 juta UMKM masuk kategori usaha belum produktif dan belum laik menerima kredit (unfeasible and unbankable) dan sisanya 15,21 juta UMKM masuk kategori usaha produktif belum layak kredit  (feasible but unbankable).

Perbankan masih belum menerima risiko jika UMKM tidak bisa mengembalikan modal usaha. Satu sisi memang harus diakui, manajemen UMKM masih tergolong rendah. Visinya belum jelas, apalagi konsep pengembangan pasar dan promosi. Hmm..kalau dirunut kayak gini jadi kayak lingkaran setan, muter-muter ga karuan. Untunglah pemerintah saat ini proaktif. Ya, memang harus gitu sih. Kalau nggak dimulai dari sekarang, ga mustahil UMKM kita cuma puas jadi penonton. Era MEA, mau nggak mau, kita harus bergerak cepat dan pasti menelurkan terobosan solutif.

Lembaga Pembiyaan LPDB, jadi solusi UMKM dan Koperasi Kekurangan Modal

Jujur saya baru tahu tentang Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) nih. Sempat kepikiran, kayaknya boleh juga nih usaha kecil saya diajukan kredit LPDB. Untuk ekspansi, memang butuh modal yang rada kenceng. Soalnya, di bidang jasa seperti saya, kadang klien bayarnya lama. Paling banter sebulan. Bahkan ada sampai 3 bulan. Kalau nggak didukung modal taktis, memang sulit berkembang. Selama ini saya hanya mengandalkan suntikan modal dari perusahaan suami. Itu pun kadang kembang kempis ehhehe.

Dalam diskusi itu, saya mengetahui, ternyata Kementerian KUKM memiliki dua program di bidang pembiayaan ini, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan LPDB.  Perbedaan keduanya adalah pada pendanaan sumber pendanaan. Kalau KUR murni dari perbankan. Artinya dana bank disalurkan kepada para pelaku UMKM dan koperasi. Jika dalam perjalanannya, ternyata tidak bisa dikembalikan, maka 70 % dari dana yang telah disalurkan itu dijamin oleh pemerintah melalui Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo).Sisanya, 30 % dijamin oleh bank yang bersangkutan. Suku bunganya rata-rata 9 %.

dana lpdb 2

Tentang LPDB ?

LPDB masih tergolong baru. Tahun 2008, baru dioperasionalisasikan. Posisinya merupakan satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang bertanggung jawab teknis kepada Menteri Koperasi dan UKM. Tetapi dalam pengelolaan keuangannya, langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.  Jadi, pendeknya, Kementerian Keuangan menyiapkan dana, Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan SDM dan pengawasan. Sedangkan organisasinya didesain oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Untuk pelaporannya otomatis dilakukan oleh tiga kementerian tersebut. Dan, mekanisme pencairannya mengacu pada standar ISO 9001. Ini untuk menimalisir dan mencegah adanya penyaluran fiktif.

Sumber pendanaan LPDB berasal dari APBN. LPDB Bukan dana hibah yang selama ini banyak disangkakan orang. Kalau bukan dana hibah, sudah pasti yang tidak mengembalikannya atau menyebabkan kerugian akan dipidanakan.

Beda LPDB dengan perbankan ?

Yang jelas bunganya lebih kecil dibanding KUR. Untuk pembiayaan di sektor rll hanya 2,25 % per tahun atau 0,2 % per bulan.  Waktu awal didirkan, menurut Direktur Utama LPDB – KUMKM Dr. Kemas Danial, MM, LPDB telah menyalurkan kredit sebesar 3,6 triliun rupiah. Dan, saat ini berkembang menjadi 7,3 triliun di seluruh Indonesia. LPDB, kata Kemas memang merupakan stimulus untuk mempercepat pengembangan industri mikro di daerah.

Dengan bunga serendah itu diharapkan UMKM dan Koperasi bisa mengembalikan pinjamannya. LPDB sebenarnya merupakan solusi praktis UMKM menghadapi MEA, asal UMKM dan Koperasi, mitra binaan LPDB benar-benar dapat mengoptimalkan pinjaman dengan baik, tak berhenti berinovasi dan terus melakukan perbaikan manajeman dan perluasan pasar.

dana lpdb

Bagaimana cara mendapatkan pembiayaan dari LPDB?

Sesuai dengan standar manajemen mutu ISO 9001, maka peminjam harus membuat proposal bisnis, dengan ketentuan lain, yaitu :

  1. Berbada usaha dan hukum minimal 2 tahun
  2. Memiliki legalistas usaha (SIUP, NPWP. TDP, dll)
  3. Berkinerja baik ditandai dengan : SHU positif (2 tahun terakhir),Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (2 tahun terakhir), Laporan keuangan positif (bagi UKM)

Proposal yang diajukan ke LPDB akan dipantau langsung oleh pengelola. Apakah yang termaktub dalam proposal sudah sesuai dengan ketentuan di lapangan. Pada tahap ini akan ada analisis bisnis dan risiko oleh direksi, ketua dan anggota, Jika disetuji, akan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3). Proses assesmen hingga pencairan kurang lebih 2 minggu..

Prosedur ini, menurut Kemas sangat ketat. Sesuai standar ISO 9001, tidak boleh ada dokumen yang ditahan lebih dari satu hari. Begitu masuk, harus ditandatangani hari itu juga.

Apakah dalam pengajuan LPDB ini harus ada jaminan ?

Harus ada. Minimal suami istri harus tahu. Jaminannya bisa dalam bentuk personal guarantie, fidusia piutang, cash collateral, fixed asset dan lembaga penjaminan. Untuk penjaminan, LPDB bekerja sama dengan Jamkrindo dan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida). Jika, peminjam memilki aset 30 %, 70% dijamin oleh Jamkrida atau Jamkrindo. Siapa saja yang punya usaha produktif bisa meminjam dana LPDB.

 

Berapa besar pinjaman yang bisa diperoleh ?

Untuk yang berbadan usaha koperasi minimal 150 juta. Sedangkan untuk UKM minimal 250 juta  sampai maksimal keduanya adalah 50 miliar. Besarnya plafon pinjaman sangat tergantung dari hasil analisa kelayakan  usaha  “Calon penerima bantuan tidak boleh meminjam dana di LPDB  dalam kondisi merugi. Jelas tidak akan diberikan karena tujuannya memberikan penguatan dalam bentuk equity,” ujar Kemas.

Bagaimana dengan startup ? Apakah bisa juga dibiayai dari LPBD ?

Soal startup ini, Presiden Jokowi menargetkan akan membiayai sebanyak 1 juta wirausaha startup. Hmm sebenarnya apa sih bedanya startup dengan UKM atau UMKM. Semula saya kira sama loh, hehe tetapi rupanya berbeda. Dari segi bahasa memang nyata beda. Startup diserap dari  bahasa inggris yang berarti perusahaan atau organisasi bisnis yang baru memulai aktivitasnya. Ya keduanya adalah sebuah rintisan usaha, memiliki manajemen sederhana, dan modalnya juga tidak besar, makanya butuh banyak disuntik 😉

Kalau kata para ahli :

 

A startup is a company designed fast (Paul Graham, co-founder Y Combinator)

A startup is a human institution designed to deliver a new product or service under conditions of extreme uncertainty (Eric Ries, Penulis Lean Startup)

A startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model (Steve Blank, Penulis Startup Owner Manual)

Untuk perbedaannya, umumnya start up  lebih pada bidang jasa dan pelayanan, sedangkan UKM berupa produk. Bidang usaha startup, banyak ditemui pada digital marketing agency, sofaware atau aplikasi komputer dan sebagainya. Untuk teknologi, start up lebih terdepan. Startup sangat tergantung pada internet dalam mengembangkan layanan dan aplikasinya. Startu up bisa mendapatkan pelanggan yang banyak dalam tempo relatif singkat, sedangkan UKM membutuhkan waktu cukup lama untuk meningkatkan produktivitasnya.

Kembali pada LPDB, apakah start up bisa mendapat kucuran bantuan modal? Kalau kata Kemas, masih perlu didiskusikan. Karena, sangat riskan jika LPDB membiayai start up dengan zero experience. Apalagi dana bergulir, risiko cukup tinggi untuk pengembaliannya. Makanya, Kemas mengusulkan agar Start up dapat dibiayai given. Dana diberikan saja, tapi perkembangannya diawasi.

—-

Dari segi kelembagaan, LPDB masih harus banyak berbenah, karena belum memiliki kantor cabang, karena memang belum ada aturannya untuk berkantor cabang. Saat ini baru dibentuk satgas saja di Solo untuk menjangkau Indonesia bagian barat dan Makassar untuk Indonesia Timur. Satgas ini sifatnya, menurut Kemas, setiap saat bisa digunakan dan tidak digunakan

Ketiadaan cabang di sejumlah daerah memang cukup menjadai masalah. Siapa yang akan mengawasi uang yang beredar. Dibandingkan dengan PNM, mengelola hampir 10 trilun dengan 3000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan LPDB mengeloa 7,3 triliun dengan jumlah karyawan sebanyak 260 orang. Karena itu, LPDB terus melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk diajak mengawasi dan membimbing koperasi dan UKM yang belum mampu.

minang mart

Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Barat berkolaborasi membentuk 1.000 Minang Mart untuk mengendalikan harga dan angka inflasi serta meningkatkan kesejahteraan koperasi juga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah itu. Sumber : Singgalang

Selain pembiyaan, LPDB juga mendorong inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam memajukan UKM di daerahnya. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat yang mengembangkan Minang Mart. Jadi, di sana tidak ada yang namanya Alfa Mart atau Indomart. Digantikan oleh Minang Mart yang menjual aneka produk dari UKM setempat. Presiden Jokowi memuji konsep ini ketika berkunjung ke Sumatera Barat. LPDB baru saja menandatangani MOU dengan Gubernur Sumbar untuk pendanannya.

LPDB Didorong  Gerakkan Koperasi 

LPDB bekerja sama dengan Dekopin untuk mewujudkan program Dekopin 2014 – 2019 yang berupa Rumah Koperasi Indonesia. Namun begitu, LPDB tetap memperhitungkan dari unsur kesehatan koperasi. Data Dekopin menyebutkan, dari 200 ribu koperasi, ada 140 koperasi yang memiliki nomor induk koperasi. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 80 ribu yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam dua tahun terakhir.

Sambil terus menertibikan administrasi anggotanya, Dekopin mendorong LPDB agar dapat menambah plafon kredit. Dari  15% di sektor riil  dinaikkan paling tidak 50% koperasi non simpan pinjam dan 50%  KSP. Koperasi sekarang banyak yang langsung bersentuhan dengan usaha riel bisnis. Adjie mengatakan, di Solo, ada KUD yang bekerja sama dengan pabrik besar pengolahan Singkong dari Lampung. Bayangkan saja, 1 hektar lahan, bisa menghasilkan 80 ton singkong.

Semoga saja LPDB bisa lebih meningkatkan perannya untuk kemajuan koperasi di daerah.

 

Kontak LPDB – KUKM

Jalan Letjen MT Haryono Kav. 52-53

Jakarta Selatan, 12770

Jika ada pertanyaan bisa ke : [email protected]

Telp : 021 -799 0756

Fax : 021 7989746

Facebook : Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM

www.lpdb.id

Direktur LPDB : Dr. Ir. Kemas Danial, MM : 0811923870

Komentar

Indoblognet merupakan bagian dari MB Communication Network (MB Network) yang diimplementasikan menjadi sebuah jaringan netizen dan blogger Indonesia.

Kami memberikan ruang bagi eksistensi sobat netizen dan blogger menuangkan ide, gagasan, opini, sekaligus berbagi informasi, ilmu, dan cerita tentang berbagai pengalaman yang menginspirasi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Fanpage

Instagram @Indoblognet

  • #Repost @anisa.dee (@get_repost)
・・・
Pagi 😆😆😆 Mobil apa yang dimiliki saat ini? Saya baru punya Toyota Kijang, meski sudah 15 tahun usianya tp masih mampu dibawa jalan jarak jauh loh.

Ada yg sudah kenal dengan K-LINK Engine Power apa belum?

Saya baru kenal 1 bulan terakhir ini, di kotaknya dijelaskan K-LINK Engine Power merupakan Oil Additive yang bisa membersihkan seluruh ruang mesin hingga ke celah-celah terkecil, mengikat kotoran dalam ruang mesin, dan selanjutnya kotoran mesin dibuang melalui gas buang kendaraan.

Hasilnya akan meningkatnya performa mesin serta menghasilkan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin minim/irit.

K-LINK Engine Power memiliki 7 Keunggulan yaitu:
1. Membuat BBM irit 10% – 50%
2. Membuat umur oli lebih panjang 50%
3. Meningkatkan performa mesin
4. Menjadikan mesin halus dan ringan
5. Menjaga suhu mesin tetap stabil
6. Menurunkan emisi gas buang
7. Menjadikan mesin bersih dan terawat

Mengetahui keunggulannya, tanpa ragu saya pakai dong untuk mesin mobil saya, cara pakainya: 10ml K-LINK Engine Power dapat digunakan untuk 1 liter oli 
K-LINK Engine Power ini dapat digunakan untuk SEMUA JENIS oli mesin, bensin maupun diesel, transmisi manual maupun matik.

Kondisi mobil saya lebih prima dan lebih awet dalam penggunaan BBM saat ini loh.

@klink_indonesia_official
@Indoblognet
#Klinksolusihidupmu
#Klinkmember15olusi

Follow Me

Copyright © 2017 Indoblognet.com. Design by: Planetmaya.net.

To Top